Anggota Komisi V Boyman Harun saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi V dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp40,59 triliun. Menanggapi tambahan anggaran tersebut, Anggota Komisi V Boyman Harun mengingatkan Kementerian PUPR agar benar-benar memberikan perhatian pada pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Saya hanya berharap kepada Pak Menteri beserta jajaran, agar penambahan ini benar-benar diberikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk usulan-usulan yang disampaikan Anggota DPR Komisi V," kata Boyman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Boyman menambahkan, pembangunan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi PUPR dengan adanya penambahan anggaran tersebut. Terutama, sekolah-sekolah di desa-desa yang memiliki kondisi yang memprihatinkan.

"Semoga dengan ada tambahan 40 triliun ini, fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya pendidikan seperti sekolah-sekolah agar menjadi prioritas utama diberikan anggaran tersebut," harap Politisi Fraksi PAN tersebut.

Sementara itu, terhadap kinerja di tahun 2024, Boyman mengingatkan PUPR untuk segera menyelesaikan program-program yang belum rampung. Seperti, jembatan gantung di Kalimantan Barat, hingga proyek abrasi pengaman pantai yang masih menunggu penyesuaian anggaran untuk pelelangan.

"Tolong secepatnya anggaran tersebut dikucurkan sehingga pelaksanaan pembangunannya bisa dilaksanakan untuk tahun 2024," pinta Legislator Dapil Kalimantan Barat I ini.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp116.227.045.313, yang terdiri dari nota keuangan RAPBN tahun 2025 sebesar Rp75.632.263.316 dan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp40.594.781.997. (bia/rdn)